Perpustakaan "R.I. Ardi Koesoema" | Implementasi Model Creativity And Collaboration Action – Forest Management Untuk Redam Konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Detail Berita

Implementasi Model Creativity And Collaboration Action – Forest Management Untuk Redam Konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

(Bogor, 29/1/2019) Masyarakat lokal telah memanfaatkan lahan di kawasan hutan jauh sebelum diberikan izin usaha Hutan Tanaman Industri (HTI). Tumpang tindih pemanfaatan kedua pengguna berpotensi menimbulkan konflik. Hal tersebut yang mendasari penelitian resolusi konflik di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Berdasarkan makalah yang diterbitkan pada Indonesian Journal of Forestry Research, salah satu solusi konflik pada KPHP  yaitu dengan implementasi model Creativity and Collaboration Action – Forest Management (CCA-FM) atau model aksi kreatif dan kolaboratif dalam pengelolaan hutan. Model CCA-FM  dirancang untuk mengajak semua pihak dapat bersama-sama mengelola hutan untuk keuntungan semua masyarakat desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ja Posman Napitu, dkk tersebut dilakukan pada KPHP Meranti, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Model CCA-FM dipraktekkan pada lima desa, berupa pemberian hak kelola kepada masyarakat dan fasilitasi transfer pengetahuan, teknologi, informasi pasar, dukungan berbagai pihak, dan kolaborasi dalam pengelolaan izin usaha.  Bentuk kolaborasi antara KPHP dan masyarakat desa untuk pengembangan penanaman di daerah, yaitu: sungkai, kalimuru, jahe merah, jagung, dan ubi kayu. Selanjutnya, mereka juga mengembangkan ternak (kambing dan sapi). Bisnis lain adalah membeli dan menjual bibit tanaman dan pupuk alami.

 “Model CCA-FM adalah solusi terbaik untuk mencegah konflik dalam pemanfaatan tanah antar pihak di KPHP karena model ini bisa merangsang kreativitas masyarakat dan kreativitas kepala KPHP dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengelolaan hutan berkelanjutan” sebagaimana pernyataan Napitu dalam makalah yang dirilis akhir 2018 lalu.  

Napitu menyarankan agar pelembagaan desa sebagai solusi alternatif untuk mengatasi konflik pemanfaatan kawasan hutan dapat diimplementasikan di KPHP.  Para elit lokal yang memiliki visi perlu dirangkul untuk berpartisipasi bersama dengan aksi kreatif dan kolaboratif dalam pengelolaan hutan. Keberadaan mereka  diharapkan dapat mengubah perilaku elit lainnya untuk memecahkan masalah pengelolaan hutan. Memfasilitasi aksi kolaborasi multi-etnis juga  diperlukan dalam mengurangi dominasi elit. Saran lain yaitu keputusan pemerintah agar tidak mengabaikan atribut biofisik dan komunitas yang ada sebagai pengguna dkawasan hutan, kegiatan komunitas yang ada difasilitasi dengan memberikan izin hutan kemasyarakatan dan aksi kolektif perlu mendorong kegiatan masyarakat dan pengelola KPH secara lebih kreatif  (TS).

Artikel lengkap dapat diunduh melalui: http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/IJFR/article/view/4215