Perpustakaan "R.I. Ardi Koesoema" | DITJEN PPI GELAR

Detail Berita

DITJEN PPI GELAR

DITJEN PPI GELAR "HAPPI" DEMI WUJUDKAN AKSI NYATA, “SATU TUJUAN DIBAWAH 2 DERAJAT CELCIUS”

BLI (Jakarta, 24/10/2018)_Dalam rangka mendorong masyarakat untuk turut serta peduli dan berperan secara aktif dalam pengendalian perubahan iklim, melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, KLHK melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) mengadakan acara Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gd. Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (24/10).

Acara yang berlangsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 24 - 25 Oktober 2018 ini mengambil tema “Aksi Nyata, Satu tujuan Dibawah 2 Derajat Celcius”.

Direktur Jenderal PPI, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., dalam laporannya menekankan  pentingnya kita  semua  bekerjasama  untuk menghadapi dampak dari terjadinya cuaca ekstrim sebagai akibat perubahan iklim di Indonesia.

“Saat ini Indonesia terus berupaya untuk merealisasikan komitmen pengurangan emisi GRK sebagaimana tercantum dalam dokumen The First National Determined Contribution (NDC), yaitu pengurangan emisi GRK 29% dengan usaha sendiri atau 41% jika ada dukungan internasional”, kata Ruandha.

Senada dengan itu, Menteri LHK, DR. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, dalam sambutannya juga mengatakan, “Penanganan perubahan iklim merupakan upaya kolektif kita bersama, bukan semata proses negosiasi antara negara maju dan berkembang di tingkat internasional saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menerjemahkan kesepakatan perjanjian kerjasama internasional untuk perubahan iklim menjadi aksi nyata di tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan.

Lebih lanjut Siti mengatakan, Intergovermental Panel On Climate Change (IPCC) sebagai panel kerjasama antar pemerintah untuk perubahan iklim, baru saja mengeluarkan laporan hasil kajian mengenai perbedaan hasil yang dapat dicapai apabila masyarakat dunia menetapkan target pengendalian laju kenaikan temperature bumi 1,5 derajat celcius dibandingkan dengan 2 derajat celcius yang telah disepakati sebelumnya melalui Paris Agreement pada tahun 2015.

Penguatan komitmen untuk laju kenaikan temperature bumi dibawah 1.5 derajat celcius akan memberikan manfaat lebih kepada kita dan menurunkan resiko dampak perubahan iklim di berbagai aspek kehidupan.

Siti juga meminta agar para pakar dan ilmuan perubahan iklim di Indonesia segera melakukan analisa ilmiah dan memberikan masukan pada pemerintah dalam menyikapi laporan IPCC tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kondisi negara kita dalam melaksanakan pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Siti menyerahkan penghargaan Pembina Program Kampung Iklim (ProKlim) kepada 33 lokasi yang memenuhi kriteria sebagai ProKlim Utama dan 1 lokasi ProKlim Lestari yang telah melaksanakan good practises sehingga dapat meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim serta berkontribusi terhadap pengurangan emisi GRK di tingkat tapak. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 10 Provinsi dan 41 Kabupaten/Kota yang telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan di Tahun 2018 yang mendukung pelaksanaan ProKlim di  wilayahnya.

Siti berharap agar penerima penghargaan tersebut akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai perubahan iklim dan menunjukkan contoh kegiatan yang bisa dilaksanakan di tingkat tapak.

Selain pemberian penghargaan, dalam acara tersebut juga dilakukan Penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara KLHK dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika tentang Pengendalian Perubahan Iklim dan Ditjen PPI dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tentang Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengendalian Perubahan Iklim; Pelaksanaan Launching Pedoman Verifikasi Aksi Mitigasi, Talshow, Semiar dan Dialog Interaktif.

Acara yang melibatkan kurang lebih 700 orang peserta ini,  dihadiri oleh para Gubernur, Walikota, Bupati, Penasehat Senior Menteri, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Para Pejabat Eselon 1, perwakilan institusi K/L, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha dan juga praktisi di bidang pengendalian perubahan iklim. ***(LG)